PSI Perorangan Jadi Kendaraan Politik Baru Jokowi? Begini Analisis Pengamat

JAKARTA – Gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) mengenai Partai Super Terbuka (Tbk) dan juga konsep Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Perorangan dinilai saling melengkapi. Sebab, penambahan kata Perorangan pada nama partai yang disebutkan diprediksi akan datang menciptakan PSI menjadi parpol lebih besar terbuka.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Vital Agung Baskoro menilai gagasan kemudian konsep yang dimaksud merupakan bentuk strategi kebijakan pemerintah yang tersebut saling menguntungkan bagi Jokowi juga PSI. Jokowi yang mana sudah ada menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden diyakininya butuh kendaraan kebijakan pemerintah baru di dalam masa depan.
“Saling melengkapi serta saling menguntungkan. Jokowi, pasca bukan menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik melawan nama pribadi maupun untuk kepentingan kebijakan pemerintah jangka panjang,” ujar Agung, Hari Senin (10/3/2025).
Dari perspektif PSI, lanjut dia, keterkaitan dengan Jokowi jelas menyebabkan keuntungan politik. Basis pemilih Jokowi yang mana solid kemudian kuat dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen Senayan pada pemilihan 2029.
“PSI miliki basis kebijakan pemerintah yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan peluncuran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa saja lebih besar mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang mana punya sosok kuat. Hal ini mampu menguntungkan merek pada waktu pileg lalu pilkada,” tuturnya.
Dia pun menyoroti bahwa Jokowi tiada semata-mata membutuhkan kendaraan kebijakan pemerintah personal, tetapi juga institusi yang digunakan dapat menopang pengaruhnya di jangka panjang. Hal yang dimaksud sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, bahwa parpol dapat beroperasi layaknya perusahaan dengan kepemimpinan kolektif.
“Suka atau tidak, partai kebijakan pemerintah banyak kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red), begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini mampu berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” pungkasnya.

