Raker dengan Banggar DPR, Menko Polkam Usul Tambahan Anggaran Rp3 Trilyun
JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, lalu Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan acara yang digunakan telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, lalu Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Individu lalu Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur kemudian Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang tersebut memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini pada Kemenko Polkam tiada ada ruang command center yang terkoneksi dengan kementerian lalu lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas kebijakan pemerintah lalu keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan dalam di koordinasi, sinergi, serta eksekusi pada lapangan.
“Selain itu belum ada wadah big data yang digunakan bisa saja menangani pengaduan publik (dumas) yang mana jumlahnya di dalam Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang digunakan tidaklah tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang digunakan menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Sektor Politik kemudian Security (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
