Ramai-ramai Anggaran Kementerian/Lembaga Dipotong, Sri Mulyani Terus Monitor Dampaknya
JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak kegiatan ekonomi yang dimaksud akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mana resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang digunakan Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat kemudian tempat itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah ketika ini tidaklah dijalankan pengurangan total belanja dalam daerah. Jadi yang dimaksud ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers di area Komisi III DPR, Hari Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang digunakan memunculkan multiplier effect yang tersebut sebanding atau bahkan lebih besar besar, dampak dari perekonomian akan terpencil tambahan baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan ia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang paling penting dari pemangkasan anggaran yang disebutkan adalah pelayanan rakyat serta birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk memulai pembangunan efisiensi dari birokrasi itu akan tetap memperlihatkan dipertahankan, akibat itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang dimaksud baik lalu efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan pada penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang disebutkan disampaikan Sri Mulyani di Rapat Kerja (Raker) dengan jadwal Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di area K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
