Rancangan Permenkes Tekan Keseimbangan Petani Tembakau
JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau memiliki peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak semata-mata sebagai tumbuhan musiman dengan nilai sektor ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan pertempuran penting pada sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, menyampaikan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap sektor terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengirimkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pemasaran tembakau kami menurun. Hal ini menghasilkan kami jadi resah,” katanya, dikutipkan Hari Minggu (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek bukan hanya sekali membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi jumlah agregat tenaga kerja yang terlibat di sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif akibat fokusnya cuma pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi perekonomian bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan tumbuhan satu musim yang dimaksud memiliki daya tarik dikarenakan nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan vegetasi ini mampu memutus siklus hama seperti kera kemudian tikus.
“Tembakau sudah menjadi bagian dari budaya lalu identitas publik pedesaan, teristimewa di area tempat seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, dalam mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di berada dalam keterbatasan lahan yang mana tersedia, tumbuhan tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan tumbuhan lainnya. Hal ini yang tersebut memproduksi Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang digunakan melindungi hak lalu kepentingan mereka. Banyak petani yang tersebut merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang mana tidak ada selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga bergabung mengkritisi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada sistem ekologi tembakau nasional yang mana melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang tersebut semakin menekan keberlangsungan sektor tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang selama ini telah terjadi berada pada situasi yang mana rentan.
“Padahal, kebijakan umum itu harusnya melibatkan pengamanan bagi semua pelaku di tempat ekosistem tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang mana ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih tinggi berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya wilayah yang dimaksud belum memiliki peraturan tempat terkait proteksi petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat lalu area pada mengatur sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap saja berkelanjutan serta dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi sektor tembakau dan juga para pekerja di dalam dalamnya,” tutupnya.
