Penelitian Binus Sebut Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia juga Afrika
JAKARTA – Kebijakan pengembangan lebih lanjut pertambangan mineral yang digunakan diadakan Indonesia ternyata menjadi inspirasi bagi sebagian negara mengalami perkembangan pada Asia serta Afrika. Penelitian yang mana diadakan oleh Binus University (Binus) berjudul ‘Analisis Mahadata Kebijakan Hilirisasi: Strategi juga Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Global’ mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia pada meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sudah menggerakkan negara-negara lain untuk mengadopsi langkah serupa.
Salah satu Tim peneliti Binus University Edy Irwansyah mengatakan bahwa pengembangan lebih lanjut di dalam Indonesia tiada belaka berhasil meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan model kebijakan yang digunakan relevan untuk konteks global.
“Indonesia telah lama menunjukkan bahwa melalui hilirisasi, unsur tambang seperti nikel, tembaga, lalu kobalt dapat diolah menjadi barang bernilai tambah tinggi yang tersebut lebih lanjut kompetitif pada lingkungan ekonomi internasional. Ini adalah menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memaksimalkan prospek sumber daya mereka,” ujar Edy.
Penelitian ini mencatatkan bahwa kebijakan pengembangan lebih lanjut Indonesia telah terjadi memotivasi negara seperti Filipina, yang juga merupakan pemasok nikel utama dunia, untuk menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia pada mengupayakan pengolahan domestik dapat menjadi referensi kebijakan perekonomian bagi negara-negara lain di area Asia dan juga Afrika yang digunakan mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah.
“Hilirisasi dalam Indonesia juga dinilai berhasil menarik penanaman modal asing juga menguatkan kedudukan negara di rantai pasok global. Sistem berbasis nikel seperti substansi baku penyimpan daya lithium lalu stainless steel memberikan nilai ekspor yang dimaksud sangat tambahan tinggi dibandingkan materi mentah. Selain itu, upaya ini menggerakkan diversifikasi ekonomi, menguatkan sektor manufaktur, lalu menciptakan lapangan kerja baru di area berbagai wilayah penghasil tambang, seperti Sulawesi kemudian Maluku,” kata Edy yang dimaksud juga Lecturer Specialist Binus University.
Namun, penelitian yang tersebut diadakan Binus juga mencatat beberapa tantangan yang mana dihadapi Indonesia pada penerapan kebijakan ini. Menurut salah satu Tim Peneliti, Ahmad Sofyan, salah satunya adalah konflik perdagangan internasional, seperti gugatan Uni Eropa dalam Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) terkait larangan ekspor nikel mentah. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya proteksionisme domestik untuk pembangunan lapangan usaha nasional dengan aturan perdagangan bebas global.
“Perselisihan ini mengharuskan Indonesia untuk memadukan strategi proses lanjut dengan pendekatan diplomasi sektor ekonomi yang digunakan konstruktif. Jika bukan dikelola dengan baik, ini dapat memunculkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional,” kata Ahmad Sofyan.
Selain tantangan dalam tingkat internasional, isu lingkungan juga menjadi perhatian penting di kebijakan hilirisasi. Proses pengolahan logam berat seperti nikel juga tembaga berisiko menghasilkan kembali limbah berbahaya yang tersebut dapat mencemari lingkungan apabila tak dikelola dengan teknologi yang memadai. Perbaikan eksploitasi tambang juga berpotensi mempercepat deforestasi kemudian degradasi lingkungan, sehingga diperlukan regulasi yang digunakan kuat lalu teknologi pengolahan yang tersebut ramah lingkungan.
Riset ini menegaskan bahwa proses lanjut adalah langkah strategis yang digunakan mampu mengubah peran Indonesia dari sekadar eksportir substansi mentah menjadi pusat manufaktur global. Namun, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini bergantung pada keberlanjutan, regulasi yang tersebut inklusif, kemudian pengelolaan yang mana cermat.
“Indonesia telah lama menjadi model yang dimaksud dihadiri oleh sejumlah negara berkembang, tetapi kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk melakukan konfirmasi keberlanjutan ekonomi, proteksi lingkungan, kemudian kesetaraan faedah bagi masyarakat,” kata Edy.
