Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Waktu 21.30 Waktu Indonesia Barat di dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani tambahan dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek nilai barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan barang-barang keperluan pokok tidaklah kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang tersebut dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.
Ditambah institusi belajar lalu kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar sektor ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di area berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai sektor Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tidak ada ingin daya beli warga lalu perkembangan perekonomian makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah dilakukan memperhitungkan dengan matang rencana kemudian dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, perkembangan dunia usaha akan tetap saja terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu persoalan PPN 12 persen kemudian kemungkinan bisa jadi ditunda atau tidak, eksklusif dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
