Sarat Kepentingan Bisnis, Said Didu Desak Prabowo Tinggalkan Proyek PSN Warisan Jokowi
JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang digunakan dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur khasiat bagi penduduk luas, hingga prospek dampak lingkungan serta sosial yang digunakan ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan semata-mata keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di area Tangerang, Hari Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh penduduk bukanlah sekedar kepentingan bidang usaha untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal sejumlah peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya sekali untuk juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau belaka bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan berbagai mendapatkan sarana kemudahan yang tersebut diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, lalu sektor ekonomi yang digunakan ada pada proses pengerjaan PSN dapat ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang tersebut protes, negara yang tersebut harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak hanya saja itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 pada era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru pada akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
