Setara Institute Skor Mutu Demokrasi Pilpres juga pemilihan kepala daerah 2024 Rendah
JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga pelaksanaan Pilpres lalu Pemilihan Kepala Daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di area Rezim Transisi yang dimaksud dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi pemilihan raya Serentak 2024 bukan menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang tiada inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang mana menjadi alasan dalam balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Ukuran HAM periode I (2014-2019), 2023, juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil serta kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), dan juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil lalu kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan juga berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk dan juga teristimewa memulihkan lingkungan kebijakan pemerintah demokratis yang digunakan patuh pada prinsip rule of law kemudian standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Skala HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, kemudian pemenuhan HAM di dalam Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang tersebut terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil juga Politik dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil lalu Politik lalu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan juga urusan politik juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang digunakan selanjutnya diturunkan ke pada 50 sub indikator.
Penilaian diadakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang digunakan menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, bilangan bulat 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang tersebut paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber serta expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
