Siap-siap, ada 2 pajak baru kendaraan bermotor yang mana berlaku di area 2025!

DKI Jakarta (ANTARA) – otoritas Indonesia akan memberlakukan dua pajak baru untuk kendaraan bermotor mulai tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus membantu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di tempat sektor transportasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pengerjaan yang dimaksud berkelanjutan dan juga ramah lingkungan.

Ketetapan mengenai dua pajak baru yang dimaksud diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara otoritas Pusat kemudian eksekutif Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, akan ada dua jenis pungutan tambahan yang dimaksud dikenakan, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Baca juga: Perbedaan BBNKB, PKB, lalu Pajak 5 tahunan (TNKB)

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara serta mempercepat transisi menuju kendaraan yang mana lebih besar ramah lingkungan.

Selain itu, pajak baru ini juga diharapkan dapat mengupayakan rakyat untuk lebih banyak sadar akan pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pengguna kendaraan bermotor baru diwajibkan membayar tujuh komponen pajak, yaitu BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, lalu biaya administrasi TNKB.

Baca juga: Dishub Probolinggo lakukan uji laik jalan jeep wisata Gunung Bromo

Pembayaran pajak ini mencakup berbagai biaya yang dimaksud terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Sebagai bagian dari pembaruan, lembar belakang STNK atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) akan mengalami perubahan.

Dua kolom baru akan ditambahkan pada lembar yang dimaksud untuk mencantumkan informasi terkait opsen PKB serta opsen BBNKB, memberikan transparansi lebih tinggi bagi pemilik kendaraan mengenai kewajiban pajak yang mana harus dibayar.

 

Penjelasan cara perhitungan pembayaran pajak PKB dan juga BBNKB

Dapat diketahui, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung dengan menambahkan persentase kenaikan pada pajak PKB awal. Sebagai contoh, jikalau pajak PKB kendaraan sebesar Rp400.000 dan juga terdapat tambahan 66 persen, maka perhitungannya menjadi Rp400.000 ditambah Rp264.000, yang merupakan 66 persen dari jumlah total tersebut. Dengan demikian, total pajak yang mana harus dibayar mencapai Rp664.000.

Perhitungan opsen BBNKB diadakan dengan cara yang dimaksud sebanding seperti perhitungan PKB, yakni dengan menambahkan 66 persen dari nilai BBNKB yang digunakan telah terjadi ditentukan.

Baca juga: Pemprov Jateng tagih Pajak Kendaraan Bermotor lewat "Sengkuyung"

Pemilik kendaraan diharuskan membayar opsen PKB juga opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga kedua kewajiban pajak yang dimaksud dapat diselesaikan sekaligus.

Penting untuk dicatat bahwa kedua pajak ini, yaitu PKB lalu BBNKB, harus dibayar bersamaan. Pemilik kendaraan akan menerima tagihan yang tersebut mencakup kedua pajak yang dimaksud di satu pembayaran. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi kemudian proses pembayaran bagi pemilik kendaraan, sehingga merekan bukan perlu repot mengurusnya secara terpisah.

Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Dengan menggabungkan pembayaran kedua pajak tersebut, pemerintah dapat mempermudah pemantauan lalu pelaporan pembayaran pajak, dan juga meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara keseluruhan.

Baca juga: Ini lokasi Samsat Keliling dalam 13 wilayah Jadetabek pada Selasa

Baca juga: Pajak kendaraan bermotor NTT turun jadi 1,2 persen pada Januari 2025