Sri Mulyani: PMK Barang Mewah PPN 12% Nanti Diupload, Kalau Mau Nunggu Aja
JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berada dalam menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang dimaksud mendiskusikan semua teknisyang mengatur pemberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12 persen untuk barang lalu jasa mewah mulai 1 Januari 2025.Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Sri Mulyani bahwa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara langsung mengatur rapat sampai tiada pulang di area di malam hari tahun baru 2025.
“PMK kan sekarang makanya kita masih kerja, tadi saya bilang kita gak pulang. Tapi kalo mau nungguin nunggu aja, nanti kita pasti upload ya,” kata Sri Mulyani di konferensi pers tambahan pada kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Menkeu menambahkan, akibat PPN 12 persen mulai berlaku besok yaitu 1 Januari 2025, sehingga pihaknya akan diskusi lebih banyak lanjut dengan seluruh jajaran. “Tapi akibat berlakunya mulai besok, kita akan berdiskusi segera,” kata Sri Mulyani.
Dengan begitu, Menkeu menjamin tarif barang-barang yang dimaksud selama ini terkena tarif PPN 11% tidaklah akan mengalami inovasi pada esok hari. “Tapi besok gak ada dampaknya tetap memperlihatkan seperti biasa, yang dimaksud selama ini, antar hari ini sebanding besok gak ada perubahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk semua barang yang dimaksud selama ini dikenakan tarif sebesar 11 persen, seusai menyelenggarakan rapat mendadak pada kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
PPN 12 persen, kata Prabowo, hanya saja berlaku untuk barang mewah yang selama ini daftarnya ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023. Artinya, belaka barang-barang yang digunakan masuk sebagai ke pada daftar barang dan juga jasa terkena Pajak Penjualan melawan Barang Mewah (PPNBM).
Adapun Sri Mulyani menambahkan, untuk menetapkan landasan hukum dari pemberlakuan tarif PPN 12% hanya saja untuk barang mewah, akan dikeluarkan melalui aturan PMK saja. Dengan demikian pemerintah tak akan menerbitkan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang atau Perpu yang mana mengamanatkan tarif PPN 12 persen harus berlaku maksimal pada 1 Januari 2025.
