Targetkan Net Zero Emission, Indonesia Perkuat Sistem Berita Geospasial
JAKARTA – otoritas Indonesia merancang Sistem Data Geospasial yang tersebut kuat, akurat, lalu akuntabel untuk menyokong target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih lanjut cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan lalu Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia memulai pembangunan sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pembukaan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission pada Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di tempat Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga pemakaian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu merancang sistem monitoring juga reporting yang mana kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, kemudian data deforestasi juga degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan telah dilakukan memulai pembangunan SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang tersebut merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP menjalankan 102 informasi geospasial tematik yang dimaksud diperoleh dari berbagai sumber, juga dilengkapi perangkat keamanan kemudian kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengetahuan Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang mana juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud mengungkapkan pemerintah Indonesia berazam untuk menyediakan data informasi geospasial untuk membantu perencanaan juga pembangunan, termasuk di aksi iklim.
