Tarif PPN 12% secara Umum Dibatalkan, Apa Dampaknya?
JAKARTA – otoritas resmi meningkatkan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) untuk barang mewah dari semula 11% menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% diharapkan dapat menambah penerimaan negara yang mana pada akhirnya juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi nasional. Lantas apakah peningkatan tarif PPN benar-benar dapat menambah penerimaan negara juga efektif memajukan sektor ekonomi nasional?
Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengungkapkan kenaikan tarif PPN sebenarnya telah diinisiasi pada April 2022, di tempat mana ketika itu tarif PPN naik dari 10% ke 11%. Dan meskipun PPN telah lama ditambah, nyatanya penerimaan melalui PPN untuk Barang Mewah (PPnBM) terus-menerus berada pada sekitar 3,5% Ekonomi Nasional nominal.
Krisna mengatakan hal ini menunjukkan peningkatan PPN 11% pada 2022 belum berhasil mengupayakan penerimaan. Bukan tanpa alasan, mengingat kenaikan tarif pajak secara teori berpotensi menekan peningkatan ekonomi. Sebab itu, meskipun tarifnya naik, nilai penerimaan belum tentu terlibat naik apabila aktivitas sektor ekonomi menurun.
Krisna berpendapat, tiada efisiennya penerimaan PPN juga diakibatkan oleh pengecualian untuk beberapa barang kemudian jasa. Terlebih PPN hanya saja dikenakan untuk usaha-usaha yang digunakan dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang digunakan kemungkinan juga tidak ada mendominasi entrepreneur di tempat Indonesia.
Di samping itu, semakin tinggi PPN, semakin tinggi pula insentif untuk menjadi pengusaha perusahaan non-PKP. Untuk itu Krisna menilai perlu diadakan upaya yang tepat agar dapat menggerakkan semakin banyak bisnis untuk dapat menjadi bidang usaha PKP.
“Mendorong semakin berbagai usaha untuk menjadi bisnis PKP harus menjadi prioritas. Pengembangan tarif PPN berarti melakukan evakuasi pajak pada subjek pajak yang selama ini sudah ada patuh membayar pajak,” jelas Krisna, Hari Sabtu (4/1/2025).
Dia melanjutkan, apabila tarif pajak meningkat, maka semakin sedikit alasan untuk terus menjadi PKP. Karena itu, ekstensifikasi untuk menambah jumlah keseluruhan PKP harus diutamakan, alih-alih melakukan intensifikasi melalui peningkatan tarif.
Pemerintah juga dapat menggalakkan ekstensifikasi penerimaan negara dengan meningkatkan kemudahan berusaha, menurunkan restriksi pasar, kemudian merancang sistem ekologi kewirausahaan yang mana sehat agar menggalakkan perkembangan UMKM. Krisna pun mengapresiasi jikalau pembatalan penerapan PPN 12% dilakukan.
“Pembatalan penerapan PPN 12% secara umum patut diapresiasi di dalam berada dalam rendahnya daya beli masyarakat, massive layoff di area lapangan usaha padat karya juga deflasi. Memang, negara yang memiliki target pertumbuhan kegiatan ekonomi yang mana tinggi pada umumnya justru melakukan ekspansi fiskal dengan memotong pajak, alih-alih meningkatkannya,” ucapnya.
