Tarik Ulur Kerajaan Kaya Minyak Gabung BRICS, Arab Saudi Takut AS?
JAKARTA – Arab Saudi mengakses kata-kata masalah nasib keanggotaan BRICS , setelahnya sebelumnya menolak bergabung walau mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara mengalami perkembangan terdepan yang dipimpin Rusia-China. Menteri Sektor Bisnis serta Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim menyatakan masih mengevaluasi kesempatan menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok kegiatan ekonomi yang digunakan dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, serta China, yang mana kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, kemudian Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS tak berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami sudah diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami telah dilakukan diundang ke banyak jaringan multilateral lainnya di dalam masa lalu secara historis,” kata menteri kegiatan ekonomi Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Diskusi Kondisi Keuangan Bumi pada Davos, Swiss.
“Kami menilai berbagai aspek berbeda sebelum tindakan dibuat serta pada waktu ini, kami berada pada tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk menyokong lebih banyak banyak dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi sama-sama dengan lima negara lainnya, sudah pernah diundang untuk menjadi anggota kelompok yang disebutkan selama KTT BRICS ke-15, yang diadakan di area Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, pasca Presiden Javier Milei menentang langkah yang dimaksud untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tak bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS sudah pernah menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, juga Uzbekistan – yang tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang digunakan diselenggarakan oleh Rusia dalam Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelahnya lebih tinggi dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara berprogres tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen pada pembukaan khusus KTT BRICS, rapat tingkat menteri, serta acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi bukan mengambil bagian pada persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
