Tolak Wacana Penggabungan Polri ke TNI, GP Ansor: Tegakkan Amanah Reformasi 1998
JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke di institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang dimaksud bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang mana tertuang di TAP MPR Nomor VI kemudian VII Tahun 2000, juga tindakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang digunakan memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama pergerakan siswa lalu elemen penduduk sipil kala itu adalah memisahkan peran juga fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang dimaksud mengupayakan supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang digunakan akrab disapa Gus Rifqi, Hari Minggu (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, kebijakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum serta keamanan pada negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu tidak sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk memulai pembangunan sistem demokrasi yang lebih besar sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke di TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan juga berpotensi mengurangi kekuatan demokrasi. “Langkah itu cuma akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan juga mengaburkan fungsi masing-masing institusi pada sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini sudah terbukti efektif selama lebih lanjut dari dua dekade, menciptakan penegakan hukum yang mana lebih tinggi transparan lalu berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang tersebut lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan sejumlah pengambil kebijakan ketika ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak ada melupakan perjuangan siswa kemudian rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang tersebut bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
