World Plastics Council dan juga Global Plastics Alliance Ajak Mengakhiri Polutan Plastik

JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dimaksud dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) serta anggota Global Plastics Alliance (GPA) menghadirkan menyepakati perjanjian ambisius dan juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah lalu daur ulang.

Pada pembukaan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang digunakan akan dimulai pada Senin, (25/11) di dalam Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa jumlah topik penting, termasuk model yang digunakan akan digunakan instrumen hukum internasional yang mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.

Dalam konteks ini, WPC kemudian GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang digunakan menghormati permintaan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja dengan untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang tersebut sangat berbeda serta membutuhkan solusi yang mana berbeda pula.

“Pendekatan global yang seragam terhadap kebijakan dan juga regulasi tiada akan berhasil. Oleh lantaran itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara juga wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang digunakan paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.

Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang tersebut tepat antara kewajiban global dan juga langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga merek dapat menerapkan solusi yang dimaksud disesuaikan dengan kondisi mereka itu secara efektif.

Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang dimaksud menggunakan plastik di tempat tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai unsur baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk komponen mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus miliki elemen-elemen umum lalu persyaratan pelaporan yang mana melakukan konfirmasi akuntabilitas negara di melacak kemajuan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menyokong pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, serta daur ulang.

Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di tempat Global Plastics Alliance Edi Rivai mengungkapkan bertransisi ke sistem plastik sirkular, dalam mana semua program plastik digunakan kembali, didaur ulang, dan juga dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan sampah plastik.

“Transisi menuju perekonomian sirkular akan menghurangi emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, menggerakkan perkembangan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja, khususnya di area negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah juga daur ulang yang mana kurang berkembang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan di memulai pembangunan sirkularitas pada seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang tersebut bertanggung jawab serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mana sesuai dengan keperluan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.