AMPHURI Ajukan Pemikiran Kementerian Haji dan juga Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Kondisi Keuangan

Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji serta Umrah Republik Negara Indonesia (AMPHURI) mengirimkan proposal yang digunakan berisi konsep pembentukan Kementerian Haji lalu Umrah terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto.

“AMPHURI mengapresiasi apabila pemerintahan yang mana akan datang pada bawah Prabowo Subianto ini betul-betul bisa jadi merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji juga Umrah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI H. Firman M. Nur pada keterangannya ke Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Firman dapat dipertanggungjawabkan pembentukan kementerian itu menghasilkan pemerintah Indonesi miliki lembaga yang dimaksud fokus berinteraksi serta berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi mengurusi haji lalu umrah.

Dia mengungkapkan pembentukan Kementerian Haji dan juga Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang tersebut mengurusi haji kemudian umrah di dalam Indonesi setara dengan Arab Saudi. Arab Saudi memiliki Kementerian Haji juga Umrah sejak 1956.

“Kalau kita punya Menteri Haji serta Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji kemudian Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak,” tutur Firman.

Menurut dia, pembentukan Kementerian Haji dan juga Umrah bisa saja memberi khasiat besar dari sisi kegiatan ekonomi untuk Indonesia. “Kami ingin juga sektor ibadah haji dan juga umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara perekonomian bagi kita yang digunakan pada waktu ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi,” ucapnya.

Sebelumnya, usul mengenai pembentukan Kementerian Haji kemudian Umrah pada kabinet Prabowo disampaikan oleh sebagian pihak, termasuk dari AMPHURI. Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary, menyimpulkan keberadaan Kementerian Haji juga Umrah bernilai penting untuk mengempiskan beban Kemenag yang digunakan selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah Indonesia.

“Dengan adanya Kementerian Haji serta Umrah, dapat mengempiskan beban Kementerian Agama yang dimaksud selama ini sangat berat di luar urusan haji kemudian umrah,” ucapannya pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Zaky menyebutkan kompleksitas penyelenggaraan haji serta umrah dibuktikan dari banyaknya pihak yang dimaksud terlibat, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Pengguna Nasional (BPKN), Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, juga pihak swasta.

“Di pihak swasta, ada perusahaan yang dimaksud mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lalu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi pihak lain yang dimaksud juga terlibat, seperti maskapai juga pemerintah Arab Saudi,” tutur Zaky.

Dia menyatakan aspek lain yang mana dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji kemudian Umrah adalah besarnya anggaran. Pada akhir September lalu, Komisi VIII DPR telah dilakukan menyetujui usulan BPKH mengenai dana kelolaan haji sebesar Rupiah 188,86 triliun untuk 2025.

Selanjutnya, MUI menganggap pembentukan Kementerian Haji lalu Umrah penting…

• 1
• 2
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari AMPHURI Ajukan Konsep Kementerian Haji dan Umrah ke Prabowo: Memberi Manfaat Ekonomi