Ekonom Sebut Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Mengembangkan Ancaman Krisis Pangan
Jakarta – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, inisiatif 3 jt rumah yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dapat tingkatkan ancaman krisis pangan. Menurut dia, kegiatan ini dapat memunculkan perebutan peruntukan lahan bagi bisnis pertanian juga properti.
“Tanpa ada inisiatif 3 jt rumah per tahun, lahan pertanian telah makin terdesak sekarang,” ucapannya ketika dihubungi Tempo Kamis, 10 Oktober 2024.
Bhima menuturkan, banyak lahan pertanian yang dimaksud beralih fungsi bermetamorfosis menjadi bangunan-bangunan dikarenakan usaha properti dianggap lebih besar menguntungkan daripada usaha pertanian. Ia menyebut, kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan petani berubah menjadi salah satu aspek profesi ini sejumlah ditinggalkan. Hal ini, menurut Bhima, dapat dilihat dari berkurangnya subsidi pupuk pada anggaran pemerintah untuk tahun 2025.
“Kalau begitu kan input pertanian juga akan semakin mahal. Sehingga bukan berbagai petani yang dimaksud tertarik untuk bertani akibat margin keuntungannya semakin tipis,” ujarnya.
Bhima menjelaskan, selama ini, pemerintah menghentikan kekurangan pasokan beras pada negeri melalui impor dari negara lain. Namun, adanya krisis iklim global, berisiko menimbulkan negara-negara eksportir menurunkan ekspor material pangan mereka untuk cadangan di negeri.
“Ini kan berbahaya,” ujarnya.
Bhima mengatakan, pemerintah harus mengkaji tambahan di mengenai lokasi pengerjaan jutaan rumah agar tidak ada mengganggu kegiatan pertanian. Sehingga pasokan komponen pangan tidak ada terganggu lalu semakin memperparah ancaman krisis pangan.
“Kalaupun terpaksa untuk menggunakan lahan pertanian, pemerintah harus mengganti lahan pertanian yang dimaksud di dalam tempat kejadian lain yang tersebut sepadan,”
Alih-alih menambah bangunan baru, menurut Bhima, pemerintah seharusnya melakukan revitalisasi bangunan apartemen kemudian rumah-rumah subsidi yang tersebut bukan laku dibandingkan menciptakan bangunan baru.
“Jangan loncat-loncat ke penyelenggaraan rumah baru. Lebih baik lakukan revitalisasi bangunan yang mana telah ada sebelumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang tersebut mengungkap Indonesi miliki peluang mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky menyatakan, permintaan beras yang lebih tinggi tidaklah dibarengi dengan suplai yang dimaksud memadai menimbulkan biaya beras melambung.
“Saat ini, banyak negara yang mengamankan persediaan unsur pangan sebagai langkah preventif mengelakkan krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” ucapannya di webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Awalil menjelaskan, tren proteksionisme ini sudah pernah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang mana menyadari ketidakpastian keadaan pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan di negeri.
Adapun keadaan ini akan berdampak pada Indonesi yang mana jumlah agregat penduduknya mencapai 285 jt jiwa juga mungkin makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan berubah menjadi persoalan yang tersebut berjauhan lebih banyak serius,” kata Awalil.
Artikel ini disadur dari Ekonom Sebut Program 3 Juta Rumah Prabowo Meningkatkan Ancaman Krisis Pangan
