Gelombang PHK Menghantam Tekstil, Ritel, hingga Warung Makan Segera Saji
JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang dimaksud menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang sudah pernah terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI Ibukota Indonesia yang digunakan mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang kemudian Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di tempat beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang mana berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi bursa yang dimaksud memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang mana harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang digunakan dilaksanakan beberapa jumlah masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup sebab tidak ada sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, hasil penjualan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang mana ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tak tahu pasti faktor sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin dikarenakan situasi ekonomi yang dimaksud memang sebenarnya lagi sulit di dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keperluan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang tersebut mengupayakan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk dan juga juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk sektor yang dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di area Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah serta DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah dan juga DPR harus bekerja sejenis untuk mengantisipasi dampak sektor ekonomi serta ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area sedang lesunya ekonomi.
