Ketua DPD Usul Warga Urunan Bantu Anggaran Rencana Makan Bergizi Gratis
JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa saja urunan untuk membantu anggaran acara makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan lalu suka menyumbang.
Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon inisiatif MBG yang tersebut dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila semata-mata mengandalkan APBN.
“Saya mengamati begini memang benar negara pasti dalam bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin inisiatif makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya sekadar kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidaklah akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan pada waktu ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Ibukota Pusat, Selasa (14/1/2025).
Kensati demikian, Sultan menilai DNA rakyat Indonesia itu dermawan lalu suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan kegiatan makan bergizi gratis.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar rakyat umum pun terlibat di area inisiatif makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang dimaksud luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” usul Sultan.
Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah lama mengajukan permohonan bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut dan juga menyukseskan kegiatan makan bergizi gratis.
“Saya pun sudah ada menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya komunikasikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya inisiatif andalan yang dimaksud namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Negeri Sakura telah mulai mengambil bagian support kita,” ucap Sultan.
“Saya mau menyatakan bahwa kegiatan makan bergizi gratis ini, kalaupun memang sebenarnya ini acara andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang dimaksud ada, menjamin agar acara ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan cuma dari anggaran APBN yang ada, dikarenakan pasti sangat terbatas,” sebutnya.
