Masuk Bursa Kepala BPN, Edi Slamet Irianto: Pendapatan Negara Naik tapi Tak Memeras Rakyat Kecil
JAKARTA – Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan lembaga yang mana bertugas menerima pendapatan negara di bentuk uang yang digunakan disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara. Selama ini lembaga yang mana bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada pada naungan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).
Usulan pemisahan BPN dari Kemenkeu sudah ada berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara.
Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, lalu anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto telah menyinggungnya sejak pemilihan raya 2019 silam. Selaras dengan hal itu, Edi Slamet Irianto menjelaskan peran BPN sangat penting dikarenakan kinerja penerimaan cenderung berkurang padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang kemudian semakin membesar.
Di sisi lain, birokrasi kementerian cenderung rumit lalu terjebak oleh banyaknya aturan yang dimaksud tidak ada memungkinkan bergerak tambahan cepat juga terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat.
“Lembaga penerimaan yang dimaksud ada, meskipun sudah ada direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal mempunyai data sains, gagal merancang kerja sejenis hukum, serta rentan terhadap intervensi kekuatan kebijakan pemerintah maupun pemodal besar di berbagai bentuknya,” katanya pada siaran pers, Hari Jumat (11/10/2024).
Menurut Edi Slamet Irianto, khasiat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku sektor ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan di memenuhi kewajiban terhadap negara dikarenakan kebijakan lalu pengaturan akan pergi dari dari satu pintu. “Sementara manfaatnya bagi negara, dapat melakukan estimasi penerimaan secara lebih besar akurat serta pasti akibat tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,” ujarnya.
Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang dimaksud kerap terjadi adalah penerimaan negara yang digunakan hingga pada waktu ini selalu di tempat bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah dalam ASEAN. Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum di 13 undang-undang organiknya.
Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih tinggi gesit serta mampu merespons dengan cepat setiap inovasi lalu perkembangan ekonomi. Lembaga yang dimaksud punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya.
“Menteri/Kepala/Komandan badan ini harus orang yang dimaksud sangat matang juga tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji lalu terbukti, tidak cuma pandai berteori ilmu peperangan tapi tiada pernah angkat senjata untuk perang,” ujarnya.
Edi juga menyinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23% tanpa menaikan tarif. Menurutnya, justru BPN dihadirkan untuk sanggup menaikan target penerimaan tanpa harus membebani warga kecil.
Untuk jangka pendek, BPN tiada akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12%. Bahkan jikalau memungkinkan diturunkan ke 10%. Paling tidak, bertahan di area 11% dengan catatan bahwa adminitrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental.
”BPN, di kebijakannya, akan memberi ruang yang digunakan cukup bagi rakyat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya,” tuturnya.
