pemerintahan Didorong Evaluasi Harga Gas Bumi
JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor serta ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang mana menginginkan subsidi dihapus, walau gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan nilai tukar gas alam pada pada negeri, baik yang untuk bidang maupun untuk rakyat. Sebab, harga jual gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, apabila dibandingkan dengan dengan harga jual gas alam internasional yang digunakan cuma USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru semata ditemukan sumber gas di area Aceh yang jarak jauh lebih lanjut besar 18 kali lipat dari yang mana pada hasilkan dalam Arab Saudi. Seharusnya nilai gas alam di tempat Indonesia mirip dengan yang digunakan dalam berlakukan di area Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai gas sektor yang mana disubsidi cuma untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca lalu sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang mana tidaklah mendapatkan subsidi mayoritas barang lapangan usaha adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal dan juga tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas sektor pada Malaya yang mana sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, nilai tukar gas sektor di dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU juga nilai tukar gas bidang di area Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita bisa saja bersaing di tempat domestik maupun internasional jikalau harga jual gas alam untuk bidang di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di dalam sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila harga jual subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka harga jual pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di area Indonesia juga harga jual beras yang mana ketika ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi terpencil lebih besar mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tak mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan tarif gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan sanggup turun menjadi mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga tarif komoditas lapangan usaha akan hemat dan juga daya beli rakyat kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih lanjut meningkatkan iklim usaha bidang yang tersebut ada dalam Indonesia sehingga tidaklah gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dimaksud dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga perekonomian menjadi meningkat 8% sesuai target yang mana diinginkan Presiden Prabowo.
