Siap-siap, Nunggak Pajak Tak Bisa Urus SIM serta Paspor
JAKARTA – Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang mana belum membayar pajak nantinya tak bisa jadi mengurus paspor hingga SIM.
Menurut Luhut, hal yang dimaksud mengingat pentingnya digitalisasi di dalam pelayanan publik. Sistem digital ini dirancang untuk menurunkan birokrasi berlebih lalu memberikan pengalaman yang tersebut lebih lanjut mudah dan juga cepat bagi masyarakat.
Lebih berjauhan lagi, penerapan teknologi ini sanggup berdampak pada hal-hal lain misalnya, ada seseorang yang dimaksud tidak ada mampu mengurus paspor apabila belum melunasi pajak. Bahkan, pembaruan izin bidang usaha atau dokumen lain juga dapat terhambat jikalau kewajiban tertentu belum dipenuhi.
“Lebih jarak jauh lagi nanti, kamu ngurus paspormu gak dapat sebab kamu belum bayar pajak. Kamu gak bisa saja nanti kalau tambahan jarak jauh lagi, kamu memperbarui ijinmu pada apa (SIM), gak bisa saja sebab kamu belum bayar ini (pajak),” ungkap Luhut pada konferensi pers pada Jakarta, diambil pada hari terakhir pekan (10/1/2024).
Luhut menambahkan, nantinya sistem ini akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) serta big data untuk mengupayakan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi di tempat masyarakat.
“Jadi semua ngerti juga memang benar ini menciptakan Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena Teknologi AI itu Artificial Intelligence dengan big data yang kita punya. Yang sedang dibangun terus ini. Itu akan menghasilkan Indonesia ini berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut dengan Dewan Sektor Bisnis Nasional memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang digunakan dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, lalu efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax kemudian SIMBARA untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di pengelolaan pajak serta penerimaan sektor mineral kemudian batu bara.
Kedua efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 memverifikasi proses pengadaan barang kemudian jasa lebih besar transparan kemudian efisien.
